PEDULI LINGKUNGAN

Tangkap Perusak Lingkungan!

Published on June 8, 2011 by admin  ·   No Comments

Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto naik pitam setelah melihat langsung pengurukan Sungai Ciliwung yang dilakukan pengembang Perumahan Taman Anyelir III di Kelurahan Kalimulya, Cilodong, Rabu (8/6). Rintis juga meminta perusak lingkungan itu diproses hukum sesuai Undang-Undang nomor 32/2009.

“Tangkap saja, jika mereka tidak mau menghentikan kegiatan pengurukan. Ini sudah menyalahi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaku perusakan lingkungan bisa dipidana,” tegas Rintis yang sempat memerintahkan ajudannya untuk memblokir jalan masuk truk pengangkut tanah di kawasan itu menggunakan mobil dinasnya, saat melakukan inspeksi mendadak bersama Pemkot Depok, kemarin.

Rintis juga mempertanyakan wibawa Pemkot Depok, hingga bisa sering kecolongan oleh para pelanggar aturan. “Jika selalu ada persoalan, lalu dimana wibawa Pemkot Depok. Kejadian semacam ini sudah sering dilaporkan, tapi tetap bisa terjadi. Pengawasan lingkungan dan bangunan harus bertanggungjawab,” tandas politisi Partai Demokrat itu.

Salah seorang warga Perumahan Wartawan Puri Mulya, Taufik DS mengakui, sejumlah warga perumahan sudah beberapa kali memprotes PT Surya Inti Propertindo (PT SIP) selaku pengembang Perumahan Taman Anyelir III, untuk menghentikan kegiatan pengerukan tanah. Namun, PT SIP tidak pernah menanggapi tuntutan warga.

“Kami keberatan atas pengerukan tanah yang sudah mendekati sepadan Sungai Ciliwung dan dikhawatirkan akan terjadi longsor saat hujan turun. Untuk itu, PT SIP agar bertanggungjawab dalam pengerukan pinggir Sungai Ciliwung,” ujar Taufik yang juga wartawan TVRI itu.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Distarkim Kota Depok, Mateus da Silva Casinda menegaskan, PT SIP hanya memiliki izin pembangunan perumahan yang sedang dibangun seluas lima hektare. Sedangkan penambahan areal rawa yang sedang diuruk dekat bibir Sungai Ciliwung untuk perluasan pembangunan Perumahan Taman Anyelir III, hingga saat ini belum memiliki Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).

“Tindakan pengembang PT SIP sudah melanggar perda dengan melakukan pengerukan tanah hingga ke pinggir Sungai Ciliwung. Padahal, pembangunan hanya diperbolehkan sekitar 25 meter dari garis sepadan sungai (GSS),” ujar Mateus, yang mendadak dipanggil Ketua DPRD untuk ikut melihat langsung lokasi pengurukan itu.

Kepala BLH Kota Depok Rachmat Subagio melalui stafnya, Ahmad Yusuf menyampaikan kepada warga dan Ketua DPRD bahwa dari hasil survey di lapangan, pihaknya telah menyampaikan surat peringatan kepada pengembang untuk menghentikan kegiatan pengurukan. “Surat peringatan sudah kami kirim, ternyata pihak pengembang masih tetap melakukan pengerukan,” jelasnya.

Dari pengamatan di lokasi, PT SIP sudah melakukan pengurukan hingga mendekati pinggir Sungai Ciliwung dan hanya sekitar lima meter dari lokasi pengerukan. Kegiatan pengerukan dengan menggunakan alat berat, langsung dihentikan setelah adanya kunjungan sejumlah pejabat Pemkot Depok dan Ketua DPRD Kota Depok.

Dalam sidak tersebut, Ketua DPRD ditemani Dinas Tata Kota dan Pemukiman, Satpol PP dan Badan Lingkungan Hidup. Sementara Camat Cilodong, Edi Juhendi hanya menunjukan kehadirannya, lalu pergi entah kemana sebelum Ketua DPRD selesai melakukan sidaknya.

Sementara itu, Project Manager PT SIP Anwar Sutedjo mengatakan, pihaknya telah memiliki izin IPR dan perizinan lainnya tengah diurus. “Site plan kami punya dan resmi dikeluarkan oleh Pemkot,” paparnya.
Anwar menambahkan, bahwa pihaknya akan mengurus perizinannya hingga lengkap, dan akan mengikuti aturan GSS yang ditetapkan oleh Pemkot. “Kami akan turuti semua permintaan Pemkot,” ujarnya.

Jurnal Depok, Kamis (8/6).

Lahan hijau harus diperhatikan

Lahan hijau dan terbuka di sejumlah wilayah di Kota Depok agar dipertahankan agar tidak terjadi kekeringan dan banjir di suatu permukiman di masa yang akan datang.

Rintis Yanto & Ibu

Menurut Ketua DPRD Kota Depok Drs.Rintis Yanto,MM pemanfaatan lahan hijau dan terbuka tidak hanya terjadi di wilayah Bojongsari, Sawangan, tapi diwilayahnya lainya di kota ini. Damapk dari pemanfaatan lahan tersebut akan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya, sehingga keberadaannya harus dipertahankan.
Pemkot Depok, lanjut Drs.Rintis Yanto,MM seharusnya tidak mudah memberikan izin terhadap pemanfaatan lahan tersebut. Sebaliknbya harus mengintensifikan untuk mempertahankannya. “Apabila ada permohonan izin, lihat dulu site plan nya apakah masuk dalam kawasan lahan hijau dan terbuka atau tidak, karena di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diketahui mana lahan hijau dan mana yang bukan, jadi harus dikaji terlebih dulu sebelum mengeluarkan izin,” tuturnya, usai menghadiri Muscab ke III PKB di Hotel Sawangan Golf. Kemarin.
Dia berharap keberadaan lahan hijau dan terbuka yang sudah dimanfaatkan untuk pembangunan agar ditertibkan kemudian dikembalikan lagi fungsinya seperti semula.
Ketika ditanya soal sanksi, dia mengatakan tidak ada sanksi terkait dengan pemanfaatan lahan hijau dan terbukia, karena lahan tersebut merupakan milik pribadi. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah dengan cara memperketat izin. (sud) Sawangan, Monde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: